Arga Makmur – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pemerhati Pembangunan (MAPAN), dalam waktu dekat berencana menggelar aksi unjuk rasa (Demonstrasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara.
Pihak Mapan, menegaskan, mereka akan menggelar aksi demonstrasi secara maraton hingga akhir bulan Februari tahun 2024 mendatang.
“Ada beberapa tuntutan besar yang akan kita angkat, mulai dari persoalan pembangunan fisik dan non fisik, proses perencanaan dan pelaksanaan APBD, isu pelayanan publik serta terdekat kita akan angkat soal indikasi politisasi dunia pendidikan,” ujar Amirul Mukminin selaku Koordinator Lapangan MAPAN. Minggu, 12 November 2023.
Baca Juga: https://rejangtoday.com/nasional/wow-foto-bacaleg-dpr-ri-di-tas-paud-bantuan-dikbud-bengkulu-utara/
Mereka memastikan akan memulai aksi dari Dikbud, isu politisasi dunia serta anggaran pendidikan. Sebab, bagi mereka dugaan terlibatnya oknum petinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk kepentingan terselubung pemenangan Eko Kurnia Ningsih pada Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024 mendatang, semakin kentara saja. Selain ada foto Eko Kurnia Ningsih pada tas sekolah anak Paud dan TK hasil pengadaan Dikbud, juga beredar isu pengerahan para guru.
Baca Juga: https://rejangtoday.com/nasional/tas-bergambar-bunda-paud-yang-nyaleg-bisa-berdampak-pidana/
“Informasi yang beredar, 1 (satu) guru wajib membawa 10 (sepuluh) orang pemilih. Kita lagi rampungkan konsolidasi dan petunjuk awal persoalan ini,” tambah mantan Sekretaris Dewan Pendidikan Bengkulu Utara ini.
Ia menyayangkan sikap dan tindakan oknum petinggi Dikbud Bengkulu Utara yang seolah-olah tidak mau menjaga kondusifitas Pemilu, dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa memancing kemarahan rakyat. Seharusnya pihak Dikbud bijak dan patuh kepada aturan yang berlaku dalam membuat suatu kebijakan atau pun keputusan.
Baca Juga: https://rejangtoday.com/nasional/kualitas-tas-paud-gambar-bacaleg-mencurigakan/
“Padahal udah tahu bunda Paud Kabupaten Nyaleg DPR RI, mengapa fotonya harus nempel di tas anak TK dan Paud?. Sudah tahu bunda paud nyaleg, mengapa tidak dinonaktifkan sementara hingga Pileg selesai?. Seharusnya petinggi Dikbud menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat terkait hal ini, serta menarik kembali tas Paud yang beredar ,” tutupnya. (Dwa212)