Lebong – Demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan segera bangun infrastruktur yang rusak di Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah, akibat hujan menyebabkan sungai “ngeai” banjir (17/01/2023) lalu.
Mendapati informasi musibah tersebut, Pemkab Lebong secara cepat merespon bahkan turun ke lokasi untuk memastika apa saja kerusakan dan kerugian imbas dari bencana banjir tersebut.
Untuk menindak lanjuti hal itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan yang bisa saja mengacam keselamatan masyarakat, Pemkab Lebong menggelar Rapat Koordinasi terkait cuaca ekstrim dan kejadian bencana banjir yang digelar Pemkab Lebong di Kantor BPBD Kabupaten Lebong. Jum’at, 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Setda Lebong, Firdaus, Staf Ahli Dalmuji Surantp, Kalak BPBD Lebong, Tantomi beserta jajaran, lintas sektor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Lebong
Pada kesempatan itu Staf Ahli Bupati, Dalmuji Suranto mengucapkan, terima kasih kepada instansi terkait lantaran telah berjibaku memantau pasca banjir.
“Berdasarkan data BPBD agar segera dilakukan penanganan, dikhawatirkan kerusakannya akan meluas, bahkan dapat mengacam keselamatan masyarakat sekitar,” tutur Dalmuji.
Lanjut Dalmuji mengatakan, untuk menentukan status tanggap darurat itu perlu dilaporkan kepada pimpinan. Sebab, untuk menggunakan dana BTT itu perlu dikeluarkannya SK tanggap darurat.
“Kita berharap OPD teknis untuk segera survei di lapangan untuk membuat perencanaan sebelumnya. Untuk penanganan bisa menggandeng perusahaan melalui dana CSR,” pungkasnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Lebong, Tantomi menambahkan, saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan. Kerusakan paling parah menyasar jalan PNPM. Termasuk pelapis tebing dengan panjang sekitar 30 meter dan lebar 2,5 M.
Menurutnya, walaupun dengan keterbatasan anggaran ia tetap meminta timnya solid dan melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan agar kedepannya bisa terkoordinir dengan baik.
“Penanganan ini bisa segera walaupun belum diterbitkan SK tanggap darurat. Kalau bukan darurat maka akan ada penanganan dari OPD teknis,” pungkasnya.
Pantauan di lapangan, satu per satu instansi menyampaikan pendapat. Namun, secara keseluhan kesimpulan rapat semua instansi setuju penanganan segera sebelum dampak meluas. (ABE/PMS20)
