Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna berkenaan dengan penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar Enam Raperda Tahun Anggaran (TA) 2023 yang diusulkan eksekutif di Gedung Paripurna sekira pukul 14.00 WIB. Selasa, 05 September 2023.
Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka I Dedi Haryanto, serta dihadiri 17 anggota Dewan.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Wabup Lebong, Fahrurrozi serta diikuti perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lebong.
Paripurna itu setidaknya ada enam Fraksi di DPRD Lebong yang menyampaikan pandangan akhir, yakni Fraksi PAN, Nasdem, PKB, Perindo, Demokrat, dan Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat. Semuanya menyampaikan pandangan akhir masing-masing.
Dari ke enam Fraksi tersebut, semuanya menyepakati dan menyetujui Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sedangkan, empat raperda lainnya ditolak untuk disahkan. Diantaranya raperda tentang Pendirian Perumda Air Minum di Kabupaten Lebong, Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda Perberasan Karang Nio, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan Pasar.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.
Ia menjelaskan bahwa, hal itu merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan terhadap Raperda yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pihak eksekutif dan hasil pembahasan Fraksi-Fraksi DPRD Lebong pada rapat-rapat sebelumnya.
“Kami dari pihak legislatif akan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan kami dalam pelaksanaan APBD ini sebagai wujud dari pengimplementasian, transparansi dan akuntabilitas program dalam pelaksanaan peran sebagai penghubung atau jembatan bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Lebong ini,” ujar Ketua DPD PAN Lebong tersebut.
Ia menambahkan, pandangan akhir yang disampaikan Fraksi di DPRD tersebut kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak eksekutif. Sehingga, raperda yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lebong.
“Ucapan terima kasih, kepada perwakilan Fraksi yang telah membacakan pendapat akhir Fraksinya masing-masing. Kami simpulkan 6 fraksi, seluruhnya menyetujui dua raperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” tegas Carles.
Terpantau, pimpinan DPRD beserta Bupati Lebong menandantangani surat keputusan Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori menyampaikan, ucapan terima kasih atas telah dilakukan pembahasan raperda tingkat Bapemperda, Komisi, dan tingkat Fraksi. Sehingga, raperda ini telah disempurnakan dan dapat disahkan.
Ia juga meminta kedepan agar kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan tata kelola Pemerintah yang baik menuju Lebong Bahagia dan Sejahtera.
“Tentunnya kami selaku Pemerintah Lebong mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas telah disahkannya Raperda menjadi Perda Lebong tahun 2023,” tutupnya. (PMS20/Adv)
