Pungli di Rutan KPK, Mengapa Bisa Terjadi?

0
102

Jakarta – Berita beredar dan bermunculan di kalangan masyarakat saat ini adalah berita dengan adanya pungli di Rutan KPK sebesar Rp. 4 miliar. Menkopolhukam, Mahfud MD pun mengatakan bahwa pungli yang dilakukan oleh pejabat itu tidak baik dan sangat merugikan orang banyak. Begitu mengerikan sebenarnya berita tersebut. Kok bisa terjadi semacam itu?. Berita tersebut begitu mengejutkan dan membuat kita tak menyangka.

Setalah berita itu tersebar dikalangan masyarakat tentang pungli, sungguh tak dapat dipercaya karena kita ketahui bersama bahwa KPK itu lembaga yang bersih dan sebagai penegak hukum dalam kasus-kasus Korupsi dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang sering dijadikan alat untuk menindak kasus korupsi yang ada selama ini.

Sehingga dimata masyarakat KPK itu adalah lembaga yang luar biasa. Dimata masyarakat, KPK itu adalah semangat penegakan hukum korupsi di Indonesia sehingga melihat adanya pungli di Rutan KPK menjadi sebuah hal yang tidak baik.

Alangkah baiknya, hal ini jangan terjadi lagi. Harapannya, kita mengawal terus kerja-kerja dari KPK agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya. Sekarang, masyarakat sebagai salah satu pengawas kerja-kerja KPK. Kalau ada indikasi korupsi oleh oknum pegawai maupun Pimpinan KPK maka masyarakat dapat bertugas untuk mencegah, sangat disayangkan pimpinan yang mewakili masyarakat tetapi justru malah terkena korupsi.

Ketika ada dugaan pungli di Rutan KPK maka sudah selayaknya untuk diselidiki lebih dalam agar kita tahu siapa pemainnya dan semua yang terlibat menerima uang. Kalau tidak ditindak demikian, maka yang rugi adalah KPK itu sendiri menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat.

Kalau masyarakat sudah tidak lagi percaya maka hancurlah citra KPK. Sia-sialah KPK dibentuk. Sebab itu, alangkah baiknya KPK harus dibersihkan dari bau-bau korupsi. KPK harus terhindar dari namanya intervensi dan tekanan. KPK harus merdeka dalam memberantas korupsi dan tidak berpihak pada siapa saja. KPK juga harus memberi informasi siapa yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut. Semua itu adalah untuk kebaikan kita bersama.

Nah, pemerintah pun harus mendorong pengusutan kasus dugaan pungli di Rutan KPK tersebut. Layak bila dibuka ke publik pelakunya agar adanya efek malu sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama. Pemerintah wajib turut serta demi kebaikan KPK itu sendiri.

Tindakan Pungli di KPK sangat mengkhawatirkan karena dampaknya sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap KPK, yang telah diraih dengan susah payah, bisa runtuh akibat kasus ini. Hal ini bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan menurunkan semangat mereka untuk melaporkan korupsi dan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menangani kasus ini, perlu dilakukan investigasi yang tuntas dan transparan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Jika terbukti ada oknum-oknum yang terlibat dalam praktik Pungli, mereka harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan reformasi internal di KPK, seperti perbaikan sistem pengawasan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Lebih penting lagi, kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam pemberantasan korupsi. Kita semua harus memperkuat sistem pengawasan, menggalakkan budaya anti-korupsi, dan mendukung upaya-upaya untuk menegakkan supremasi hukum. Kejahatan korupsi adalah musuh bersama, dan hanya dengan kerjasama yang kuat kita dapat mengatasi masalah ini.

Oleh: Laras Sapitri Pebriani, Mahasiswa Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini