Jakarta – Menurut Dewan Pengawas atau Dewas KPK, kasus pungli ini melibatkan puluhan pegawai Rutan dan jumlahnya diperkirakan mencapai Rp.4 miliar dalam kurun waktu 4 bulan dimulai dari Desember 2021 hingga Maret 2022.
Motif dibalik kasus pungli di rutan KPK diduga terkait penerimaan uang sebagai imbalan. Tahanan yang memberikan uang tersebut kepada petugas rutan diduga akan mendapatkan keringanan atas kasus yang sedang mereka jalankan atau fasilitas khusus di dalam rutan. Hal ini perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami motif dibalik pemberian uang tersebut. Adapun bentuk dari pungli di rutan KPK adalah setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga.
Menurut pendapat saya, kasus pungli ini menimbulkan pertanyaan yang serius mengenai integritas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Namun, dengan adanya kasus pungli yang terjadi di Rutan KPK menunjukkan bahwa masih terdapat praktik korupsi di lembaga penegak hukum Indonesia.
Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka. KPK harus menyelidiki kasus ini dengan sungguh-sungguh dan tidak ada ruang untuk penutupan atau pembiaran. Semua pihak yang terlibat dalam pungli harus diselidiki, dilakukan proses hukum serta diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat melihat bahwa KPK benar-benar bertindak tanpa pandang bulu dan memberikan contoh bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di dalam lembaga tersebut.
Langkah pertama yang dapat dilakukan KPK yaitu mencermati akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pungli di Rutan KPK. Hal ini menjadi momen refleksi bagi lembaga tersebut untuk mengevaluasi sistem dan tata kelola yang ada. Penyebab terjadinya pungli mungkin berkaitan dengan celah dalam sistem pengawasan dan kebijakan internal yang perlu segera ditangani. KPK harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap prosedur yang ada dan melakukan perubahan fundamental untuk memperkuat sistem keamanan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran seperti pungli.
Selanjutnya, perlu adanya tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam pungli. KPK harus melakukan penyelidikan secara serius dan obyektif terhadap kasus tersebut tanpa pandang bulu. Tindakan tegas ini dilakukan tidak hanya terhadap pelaku langsung pungli, tetapi juga mereka yang memfasilitasi atau memberikan perlindungan terhadap praktik tersebut. Tidak ada ruang pembiaran atau penutupan kasus ini demi menjaga integritas lembaga dan memulihkan kepercayaan publik.
Kasus ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK harus terus menjaga komunikasi dengan publik, menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kasus ini, serta langkah-langkah yang diambil untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Transparansi memiliki peranan penting dalam membangun kembali kepercayaan publik yang telah tergoyahkan akibat kasus pungli yang terjadi saat ini.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan integritas dan etika di lingkungan KPK. Pelatihan dan pendidikan mengenai etika dan integritas menjadi bagian penting dari kurikulum internal lembaga ini. Dengan memperkuat nilai-nilai ini, diharapkan individu yang bekerja di KPK akan memiliki komitmen yang kuat untuk melawan korupsi dan menjaga integritas Lembaga tersebut.
Penting untuk KPK mengembangkan mekanisme perlindungan bagi pihak yang melaporkan kasus korupsi atau whistleblower. Whistleblower sering menghadapi risiko dan ancaman sebagai hasil dari pengungkapan tindakan korupsi.
KPK perlu memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang memiliki keberanian untuk melaporkan praktik korupsi. Langkah ini akan mendorong lebih banyak individu untuk berperan dalam melawan korupsi dan memberikan informasi penting bagi upaya pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam memerangi korupsi. Pemerintah harus menegakkan integritas dalam semua lembaga negara dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Lembaga hukum harus memberikan dukungan yang kuat dalam penanganan kasus korupsi dan memastikan bahwa tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.
Selain itu, kasus pungli di Rutan KPK harus dijadikan momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya melawan korupsi di semua lini kehidupan. Kampanye anti-korupsi yang inklusif harus dilakukan melalui pendidikan, media massa, dan kegiatan sosial lainnya. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi sehingga korupsi tidak dapat berkembang dan bertahan dalam masyarakat.
Dalam menghadapi kasus ini, kita harus melihatnya sebagai peringatan untuk memperkuat sistem, memperbaiki tata kelola, dan memerangi korupsi dengan komitmen yang kuat. Kasus tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menyerah atau meragukan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya kasus ini jadikan sebagai peluang untuk melakukan perubahan nyata dan membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.
Oleh: Mariska Nur Hanifah, Mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdhlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.
