Ketua TAPD Minta KPU Lebong Rasionalisasi Anggaran Pilkada 

0
814
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin

Lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memintta usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dirasionalisasi, penyesuaian dilakukan mengikuti standar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin mengatakan, pengalokasian TAPD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana usulan awal (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Lebong sebesar Rp 25 miliar.

“Kami atas nama Pemkab meminta KPU agar merasionalisasi secara mandiri. Makanya ketemu dari KPU di angka sebesar Rp 22 miliar,” ujar Sekda Mustarani. Rabu, 18 Oktober 2023.

Ia menambahkan, pengajuan anggaran penyelenggara pemilu tersebut belum dirasionalisasi dari kondisi anggaran Pemkab Lebong. Sebab, jika dirasionalisasi TAPD ketemu di angka Rp 18 miliar.

“Namun demikian, angka Rp 18 miliar ini masih bisa dirasionalisasi lagi,” tegas Sekda Mustarani.

Ia menyampaikan, anggaran yang diajukan KPU perlu penyesuaian komponen belanja tidak menggunakan standar APBN, melainkan mengikuti standar APBD.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin

Bahkan, pada Pilkada 2020 anggaran pilkada sempat Silpa Rp 3 miliar lebih dari total pagu sebesar Rp 20 miliar yang telah disepakati bersama.

“Sebelumnya sempat Silpa dan angka ini juga penyesuaian dengan jumlah DPT dan TPS di Kabupaten Lebong,” ungkapnya.

Penyesuaian lainnya adalah fasilitas rapat atau pertemuan di hotel juga harus mengikuti standar satuan harga. Mustarani mengatakan, pemerintah bisa saja mengalokasikan anggaran sesuai usulan dari penyelenggara pilkada, tetapi dikhawatirkan hanya sekedar angka tetapi tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.

Oleh karena itu, kegiatan sifatnya tidak terlalu penting bisa dibahas di internal KPU untuk dikurangi.

“Berbeda halnya yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak terlalu urgent dikurangi. Kami meminta rapat lagi, berapa total anggaran yang dibutuhkan,” tutup Sekda Mustarani. (PMS20/Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini