Bengkulu – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KOMUNIKASI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, Kementrian PU.
Koalisi tersebut terdiri dari Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP), Lentera Kedaulatan Rakyat (LEKRA), Bendera Initiative, Garda Rafflesia, dan Anti Corruption Commission (ACC). Aksi ini dalam rangka mengawal penanganan jalan nasional di Provinsi Bengkulu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, besarnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat dinilai belum sebanding dengan kondisi jalan yang dirasakan masyarakat.
Koordinator KOMUNIKASI, Deno Andeska Marlandone, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional di Bengkulu, khususnya Bengkulu Utara dan Mukomuko yang menurutnya masih banyak mengalami kerusakan meskipun setiap tahun mendapatkan alokasi anggaran ratusan miliar rupiah.
“Kami mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran jalan nasional di Bengkulu. Ratusan miliar rupiah digelontorkan setiap tahun, tetapi masyarakat masih dihadapkan pada jalan berlubang, kerusakan berulang, hingga proyek preservasi yang kualitasnya dipertanyakan. Ini yang akan kami suarakan dalam aksi nanti,” ujar Deno. Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah paket Preservasi jalan Lais–Kerkap di Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki nilai kontrak sekitar Rp 94,9 miliar dan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (multi years) 2025-2027. Proyek tersebut sebelumnya telah dilaporkan PRP kepada Kementerian PU untuk dilakukan supervisi dan evaluasi langsung di lapangan.
Selain itu, KOMUNIKASI juga menyoroti sejumlah pekerjaan preservasi jalan nasional wilayah 1 yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas jalan. Diantaranya penanganan longsoran ruas Lais–Kerkap dan pergantian jembatan kubang buntal pada ruas Ipuh–Seblat di Kabupaten Mukomuko yang dikerjakan tahun 2025 lalu.
KOMUNIKASI menegaskan aksi yang akan digelar tidak hanya menuntut penjelasan dari BPJN Bengkulu, tetapi juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek preservasi dan peningkatan jalan nasional yang dibiayai APBN dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami ingin BPJN membuka data penggunaan anggaran secara transparan. Jangan sampai jadi bancakan ajang korupsi, proyek jalan hanya menjadi rutinitas serapan anggaran tanpa menghasilkan kualitas infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan seolah-olah BPJN ini kebal hukum, padahal indikasi korupsi sangat banyak,” tegas Deno. (Tim)
