Jakarta – Kasus korupsi yang menyeret nama PT Pertamina Patra Niaga di awal tahun 2025 menjadi tamparan keras bagi dunia pemerintahan dan pengelolaan energi di Indonesia. Dalam berita yang dilansir di laman Wikipedia (2025 Pertamina corruption case), disebutkan bahwa para pejabat di anak perusahaan BUMN ini diduga melakukan manipulasi bahan bakar, yakni mencampur jenis BBM bersubsidi dengan non-subsidi demi keuntungan pribadi.
Akibat tindakan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian fantastis, yaitu hampir Rp 194 triliun. Jumlah tersebut sangat besar dan tentunya sangat menyakitkan bagi masyarakat Indonesia, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut.
Korupsi ini tidak hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Jika subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil malah dimanipulasi untuk memperkaya kelompok tertentu, maka jelas ada yang salah dalam sistem negara.
Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dalam perusahaan milik negara masih sangat lemah. Pengawasan seharusnya bisa mencegah tindakan semacam ini sebelum terjadi, bukan setelah negara mengalami kerugian.
Dalam konteks pemerintahan, pengawasan dan transparansi adalah dua kunci penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bila pengawasan hanya dilakukan sebagai formalitas dan tidak ditindaklanjuti dengan sistem yang kuat, maka korupsi akan terus berulang.
Seharusnya pemerintah memiliki sistem pelaporan dan audit yang ketat, serta lembaga pengawas yang aktif dan independen. Tanpa pengawasan yang kuat, bahkan pejabat dengan niat baik pun bisa tergoda untuk melakukan pelanggaran ketika melihat adanya celah dalam sistem.
Selain pengawasan, transparansi juga harus menjadi perhatian serius. Masyarakat harus bisa melihat dan menilai ke mana dana negara digunakan. Ketika masyarakat bisa ikut mengakses informasi, maka pemerintah akan terdorong untuk lebih bertanggung jawab. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik bukan hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk tahu. Transparansi akan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan rakyat. Ini juga bisa menjadi sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan.
Apa yang terjadi di Pertamina Patra Niaga juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pejabat negara masih lemah. Banyak dari mereka yang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan keputusannya secara terbuka. Dalam dunia akuntansi dan tata kelola keuangan, akuntabilitas bukan hanya soal membuat laporan keuangan, tetapi juga soal kejujuran, komitmen, dan integritas dalam menggunakan dana publik.
Maka dari itu, akuntabilitas tidak boleh hanya dijadikan slogan, melainkan diterapkan dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
Saya percaya bahwa korupsi bisa dicegah jika ada kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat. Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih terbuka, memperkuat pengawasan, dan memberikan hukuman tegas kepada pelaku korupsi agar ada efek jera. Sementara itu, masyarakat dan media perlu terus kritis dan aktif mengawasi kebijakan publik. Ketika semua pihak ikut terlibat, maka korupsi tidak akan punya ruang untuk tumbuh. Penting juga bagi lembaga pendidikan dan komunitas untuk terus menyuarakan nilai-nilai antikorupsi melalui berbagai media kampanye dan edukasi publik.
Sebagai mahasiswa akuntansi, saya menyadari bahwa peran akuntan sangat penting dalam memastikan keuangan negara dikelola dengan baik. Akuntan bukan hanya pencatat angka, tapi juga penjaga integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi juga harus menekankan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberanian untuk melaporkan kecurangan. Jika kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, maka kita harus mulai dari hal kecil: membangun kejujuran dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Kasus korupsi di sektor energi ini seharusnya menjadi pelajaran besar. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi di tubuh pemerintahan. Ke depan, kita butuh reformasi sistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pelaporan dan evaluasi. Semuanya harus bisa diawasi dan diakses oleh publik. Di era digital, penerapan teknologi berbasis data terbuka atau open data dapat menjadi solusi efektif agar informasi keuangan dan proyek dapat diakses semua pihak dengan mudah.
Jika tidak ada perubahan, maka bukan tidak mungkin kasus seperti Pertamina akan kembali terulang di sektor lain. Oleh karena itu, saatnya pemerintah berani mengambil langkah besar: memperkuat sistem, membuka informasi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara itu, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
Untuk itu, perlunya komitmen bersama dari semua elemen bangsa agar semangat antikorupsi tidak hanya menjadi seruan kosong, tetapi menjadi budaya dalam praktik sehari-hari.
Lebih dari itu, penting juga untuk memperhatikan peran budaya organisasi dalam pencegahan korupsi. Budaya kerja yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada integritas harus dibangun sejak dini dalam setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta. Para pimpinan di lembaga pemerintah harus menjadi contoh teladan dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab.
Pendidikan antikorupsi pun sebaiknya tidak hanya diberikan di bangku sekolah atau kuliah, tetapi juga diterapkan melalui pelatihan-pelatihan kerja dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Maka, perlawanan terhadap korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi tugas kita semua sebagai warga negara.
Oleh: Brilliany Asa Dinasti Utomo Putri
Mahasiswa Akuntansi UNUSIA
