Jakarta – Sejumlah massa yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Mengugat (RBB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Inspektorat Kementrian Dalam Negeri. Aksi itu menuntut agar Inspektorat Kemendagri segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Arif Gunadi sebagai penjabat Wali Kota Bengkulu. Rabu. 01 November 2023.
Koordinator Lapangan RBB, Syaiful Anwar menuturkan, sejak Arif Gunadi menjabat kondisi tata kelolah pemerintah Kota Bengkulu tambah amburadul. Hal itu ditandai dengan semakin banyakanya masalah yang terjadi di Kota Bengkulu sejak 2 bulan terakhir. Mulai dari tata kelolah pemerintahan hingga semakin buruknya kondisi perekonomian.
“Inflasi Kota Bengkulu menjadi yang tertinggi di Provinsi Bengkulu, 3,40 persen. Kondisi ini ditandai dengan semakin melonjaknya harga pangan, beras mahal, cabe mahal. Ini terjadi atas komplekasi kebijakan yang salah dari Pj Wali Kota,” kata Syaiful.
Mengendalikan inflasi daerah kata Syaiful adalah tanggungjawab kepala daerah. Kalau gagal berarti kepala daerah yang memimpin tidak mampu menjalankan amanah, tugas dan fungsinya. Tingkat inflasi menjadi perhatian serius pemerinta pusat sebagai upaya bersama menjaga stabilitas perekonomian menjalang tahun politik tahun 2024.
“Kalau inflasi tidak terkendali artinya kepala daerah bersangkutan gagal menjalankan tugas. Belum lagi dampak dari kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas perekenomian seperti APBD-P yang telat, kalau telat itu sudah bisa kita simpulkan pasti berantakan,” kata Syaiful.
Selajutnya jelas Syaiful, masalah netralitas ASN yang menjadi atensi khusus Presiden Jokowi. ASN adalah komoditas politik yang paling rentan untuk dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, faktanya hari ini hal-hal sederhana seperti status WA saja mayoritas ASN di Kota Bengkulu nampak seragam yang berisi konten yang mengarah pada kelompok politik tertentu. Indikasi ini seolah-olah terorganisir sistematis dan terencana. Belum lagi kita tahu sendiri, istrinya pak Pj ini juga calon legislatif Dapil Kota Bengkulu, bukan tidak mungkin ada conflict of interest,” papar Syaiful.
Aksi demonstrasi ini digelar lanjut Syaiful untuk memastikan Inspektorat Kemendagri melakukan evaluasi mendalam dan investigasi khusus atas kinerja Pj Wali Kota Bengkulu. Audit kinerja perlu dilakukan untuk memastikan Pj Wali Kota ini menjalankan tugas dan fungsi utamanya.
“Proses penunjukanya sudah kontroversi sejak awal. Nah baru-baru ini kita mala dikasih kabar ngototnya Pj Wali Kota terkait usulan nama sekda yang jelas-jelas sudah ditolak gubernur. Ngototnya beliau ini perlu dipertanyakan apakah ada praktek kolusi atau apa? Atau memang beliau ini disetir kekuatan politik tertentu. Nah kalau mau main politik jangan jadi Pj Wali Kota tapi nyalon wali kota. Sisi lain kinerja utama justru terbengkalai seperti masalah stunting yang tinggi dan TPP yang sampai saat ini tidak jelas” kata Syaiful.
Terakhir Syaiful meminta setelah dilakukan evaluasi agar Menteri Dalam Negeri mencopot Arif Gunadi sebagai penjabat Wali Kota Bengkulu.
“Harus dicopot karena kinerjanya tidak menunjukan progres yang baik, kalau dari awal sudah kontroversi pasti hasilnya tidak maksimal. Pecopotan adalah solusi, ganti dengan penjabat baru demi keberlangsungan pembangunan di Kota Bengkulu,” tutup Syaiful
Usai menggelar orasi, utusan peserta aksi demonstrasi RBB diterima langsung pejabat utama Inspektorat Kemendagri diantaranya; Kabag Umum dan Auditor Khusus kinerja penjabat kepala daerah se-Indonesia. (PMS20)
