Lebong – Wakil Ketua (Waka) II Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong maupun masyarakat agar mewaspadai calo dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Waka DPRD Lebong, Popi Ansa menyebutkan, para calo tersebut mulai bermunculan dengan menawarkan jasa jika ingin lolos seleksi P3K harus membayar sejumlah uang tunai.
“Jika ada yang mengatas namakan demikian, jangan percaya. Itu tidak ada,” ujar Politisi PKB tersebut. Selasa, 04 Juli 2023.
Ia mengaku telah menerima sejumlah pengaduan dari para tenaga honorer, yang mana mengaku sudah dihubungi oknum-oknum yang mencari data guru dan kesehatan yang belum lulus passing grade (PG).
Oknum tersebut berjanji akan memperjuangkan guru yang belum lulus PG untuk diprioritaskan pada seleksi P3K gelombang selanjutnya.
“Saya merasa prihatin dengan peredaran informasi calo dan uang pelicin. Saya juga mengimbau agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini yang justru akan merugikan kita sendiri,” tegas Waka Popi.
Sementara itu, Pemkab Lebong melalui Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengaku, belum mendapat petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait masalah P3K.
Plt Kepala BKPSDM Lebong, Beny Khodratullah melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Chandra mengatakan, masalah P3K tersebut tidak mungkin bisa mengambil langkah sendiri. Sebab, masih menunggu petunjuk pusat.
“Belum ada petunjuk, kapan akan dilakukan seleksi,” katanya.
Ia menambahkan, Pihaknya siap melaksanakan jika memang sudah ada petunjuknya Pusat. Ia juga mengaku akan terus memantau bagaimana perkembangan P3K.
Namun demikian, Pemkab Lebong telah mengalokasikan pagu seleksi P3K jika sewaktu-waktu ada petunjuk keknis Pusat yang bersifat final.
“Tentu kita siapkan dengan segala kemungkinan, tahun ini anggaran sudah kita siapkan, menunggu petunjuk Pusat dan kami nantinya siap menindaklanjuti,” pungkasnya.
Ia menyebutkan, ASN di Lebong masih membutuhkan tenaga tambahan. Karena masih banyak tempat kosong di OPD karena kekurangan ASN.
“Jadi untuk ASN di Daerah kita masih membutuhkan tambahan. Tetapi dengan ASN yang adapun Pemerintah akan tetap bekerja dengan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Untuk diketahui, menyadur data usulan OPD sementara kurang lebih ada sekitar 500 formasi PPPK tahun 2024, jumlah tersebut merupakan usulan dari OPD dan belum diajukan ke Pusat. (ABE/PMS20/ADV)
