Nediyanto: Uang 10 Juta Dari Cakades Masuk Kategori Suap

0
150

Arga Makmur – Dugaan pemungutan uang sebesar 10 juta rupiah oleh oknum anggota Dewan berinisial SU. Dari salah seorang oknum Cakades, dengan dalih sebagai uang lelah atau apresiasi atas perjuangan DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi I yang telah telah memperjuangkan carut marut persoalan sengketa Pilkades. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Nediyanto Ramadhan, M.H, mulai angkat suara.

Ia mengatakan, berhubung hal ini sudah menjadi konsumsi khalayak ramai (publik). Seharusnya Polres Bengkulu Utara dapat menjalankan tugas dan kewenangan tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu, setidak-tidaknya bermodal dugaan awal terjadinya pungli atau suap. Apalagi Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tim Saber Pungli.

“Mana ada istilah uang lelah untuk Komisi yang memperjuangkan sengketa Pilkades. Silahkan baca Perbup dan Permendagri tentang Pilkades,” ujar pria kelahiran Lubuk Durian ini dengan nada tinggi. Rabu, 27 Juli 2022.

Apapun dalihnya, baik oknum Dewan yang meminta atau oknum Cakades yang memberi atau menitipkan uang tersebut. Jika sifatnya permintaan atau pemberian uang untuk melawan hukum, jelas dugaannya mengarah pada penyalahgunaan kewenangan/jabatan atau bisa dimasukan dalam katagori suap.

Ditambahkannya, Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau sarana yang ada pada anggota legislatif itu masuk dalam kategori perbuatan korupsi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001. Namun, untuk lebih tepatnya pasal mana yang harus digunakan maka dibutuhkan penyelidikan aparat penegak hukum. Sebab, perbuatan korupsi itu sangat luas termasuk suap.

Baca Juga: https://rejangtoday.com/daerah/bengkulu-utara/soal-uang-10-juta-cakades-dprd-bengkulu-utara-diminta-klarifikasi-ke-publik/

“DPRD jangan diam saja. Ambil tindakan yang diperlukan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini harus segera diusut tuntas. Jika nama baik lembaga merasa tercemar, oleh ulah oknum tersebut. Sebaiknya Ketua DPRD atau Ketua Komisi 1 melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum,” imbuh pengacara kondang Provinsi Bengkulu Ini.

Pria yang akrab disapa Nedy ini juga meminta DPRD Bengkulu Utara menggunakan kewenangan Badan Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Teguh Ari Aji, mengatakan, sementara ini. pihaknya belum bersikap. Masih mencoba untuk melaporkan pada pimpinan terlebih dahulu.

“Ya kalau untuk laporan silahkan saja. Kami pasti tanggapi,” tutup Kasat Reskrim. (Dwa212)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini