Bupati Kopli Bersama BPK RI Gelar Entry Meeting

0
131

Lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, hal itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Ruang Rapat Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Lebong. Senin, 20 Maret 2023.

Tim BPK RI Perwakilan Bengkulu diterima langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, Sekda Lebong, Mustarani Abidin.

Pengendali Teknis, Muchamad Arif Wijaya didampingi Ketua TIM Novan Waidi menjelaskan, setelah penyerahan LKPD unaudited beberapa waktu yang lalu yang merupakan bagian dari perwujudan pertanggung jawaban bupati lebong atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Atas dasar itulah, maka tim kami akan kembali melakukan pemeriksaan terinci,” ujarnya.

Sementara, Bupati Lebong, Kopli Ansori mengucapkan, selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemeriksaan Terinci LKPD Kabupaten Lebong TA 2022.

Bupati Kopli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pembinaan dan bimbingan BPK RI Perwakilan Bengkulu selama ini. Sehingga, Pemkab Lebong mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Bupati Kopli Bersama BPK RI Gelar Entry Meeting di Ruang Rumdin Bupati Lebong

“Bagi kami, tentu hal ini tentu akan memberikan manfaat khususnya dalam upaya mendorong dan motivasi perangkat daerah menyusun laporan keuangan yang baik sesuai arahan BPK,” katanya.

LKPD Lebong TA 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Lebong No 51 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Lebong, Peraturan Bupati Lebong No 44 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Lebong.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi keseluruhan laporan keuangan OPD se-kabupaten Lebong,” tambahnya.

Untuk pemeriksaan terinci ini diharapkan kembali seluruh OPD untuk berperan aktif atas permintaan data yang diminta oleh tim pemeriksa BPK RI.

“Diharapkan seluruh pejabat yang terkait dengan pengelola keuangan dan pengelola teknis kegiatan agar tidak berpergian ke luar kota selama proses pemeriksaan terinci,” tutup Politisi PAN itu.

Agar diketahui, turut hadir Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, M Taufik Andary, para staf ahli, asisten, serta Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lebong. (PMS20/Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini