Arga Makmur – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Utara, Juhaili, berharap semua pihak agar tidak terlalu spekulatif berlebihan terhadap persoalan oknum anggotanya yang terindikasi meminta uang sebesar 10 Juta Rupiah dari seorang Cakades dengan mencatut lembaga Komisi I dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
“Lebih baik kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Informasi yang berkembang masih bersifat parsial, dan masih bersifat keterangan personal,” ungkapnya. Rabu, 27 Juli 2022.
Bagi dia, sebelum ada keputusan yang final dan mengikat dari pihak yang berwenang, saudara SU masih tetap seorang anggota Dewan yang harus kita hormati haknya.
Baca juga:
https://rejangtoday.com/advertorial/parlementaria/diduga-catut-komisi-i-oknum-dewan-bengkulu-utara-pungut-uang-10-juta-dari-cakades/ https://rejangtoday.com/daerah/bengkulu-utara/soal-uang-10-juta-cakades-dprd-bengkulu-utara-diminta-klarifikasi-ke-publik/
Pihaknya tidak dalam rangka membela sang oknum anggota Dewan. Pihaknya dalam rangka menjalankan mekanisme dan prosedur konstitusi dengan menyerahkan persoalan ini kepada pihak yang berwenang agar diproses tindak lanjutnya.
“Ada baiknya kita berikan waktu dan kesempatan pada Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Biarlah Badan Kehormatan yang memanggil serta mengklarifikasi persoalan ini pada pihak yang bersangkutan. Kita harus hormati proses internal DPRD, supaya masalah ini tidak berkembang liar menjadi fitnah,” imbuh Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara ini.
Golkar akan bersikap dan mengambil tindakan setelah ada keputusan tetap dari hasil proses internal Badan kehormatan Dewan dan keputusan lembaga DPRD Bengkulu Utara.
Baca juga:
https://rejangtoday.com/advertorial/parlementaria/soal-oknum-anggota-dewan-minta-uang-10-juta-komisi-i-murka/ https://rejangtoday.com/advertorial/parlementaria/nediyanto-uang-10-juta-dari-cakades-masuk-kategori-suap/
“Saya pastikan Golkar akan menindak tegas seluruh kader dan anggota Dewannya yang terbukti melakukan perbuatan tercela dan perbuatan melawan hukum,” tutupnya. (Dwa212/Cakra22)
