APBD Bengkulu Utara 2024 Disahkan Modal Rancangan KUA PPAS, Emang Boleh? 

0
5304
Terindikasi Langgar Tahapan, APBD 2024 Bengkulu Utara Bermasalah

Arga Makmur – ‘Keruh sedari hulu’. Mungkin kalimat ini lah yang cocok untuk menggambarkan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bengkulu Utara tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 29 November 2023 lalu ini.

Selain sarat akan kepentingan, prosesnya pun terkesan melanggar regulasi yang ada. Mulai dari beberapa tahapan yang terindikasi berusaha diakali, hingga beberapa berita acara nota kesepakatan tidak ditandatangani. Bahkan, Berita Acara (BA) keputusan bersama antara Bupati dan Pimpinan Dewan pun tidak ditandatangani seusai paripurna.

Lebih jauh, ternyata APBD tahun 2024 ini terkesan dipaksa disusun dan disahkan tanpa kata sepakat dan tanda tangan kesepahaman atas rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (RKUA PPAS).

“Infornasi dari tim, KUA PPAS tidak dI sepakati. Sehingga  tidak ada penandatanganan rancangan kua ppas menjadi KUA PPAS. Sehingga sampai dengan sekarang, statusnya masih  rancangan KUA PPAS,”ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu Haryadi. Rabu, 10 Januari 2024.

Lanjutnya, didalam aturan penyusunan APBD. Rancangan KUA PPAS harus disepakati menjadi KUA PPAS terlebih dahulu. Setelah itu, baru tahapan selanjutnya bisa berjalan.

“Kesepakatan atas rancangan KUA PPAS dibuktikan dengan adanya tanda tangan kesepakatan antara Bupati dan seluruh pimpinan dewan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua (WK) II DPRD Bengkulu Utara, Herliyanto Hazadin, merasa tidak pernah menyepakati dan melihat peandatangan nota kesepahaman rancangan KUA PPAS yang dimaksud.

“Intinya memang tidak ada kesepakatan atau kesepahaman, baik antar Banggar dan TAPD atau kepala daerah dengan Pimpinan Dewan,” ungkap pria yang akrab disapa Baaf ini.

Menanggapi perihal tidak disepakati dan tidak ditandatangani kesepahaman rancangan KUA PPAS ini, Sekdakab Bengkulu Utara, menegaskan pihaknya mengikuti regulasi.

“Kita ikuti prosedur sesuai regulasi,” tulis Fitriansyah melalui pesan Whatsapp.

Media ini juga telah berupaya mengkomfirmasi perihal tidak disepakati dan ditandatangani kesepahaman rancangan KUA PPAS ini kepada Kepala DPKAD Masrup, Bupati Mian, dan dua pimpinan DPRD Bengkulu Utara lainnya. Namun, belum ada jawaban. (Dwa212)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini