Lebong – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lebong mulai memasuki tahapan persiapan. Tahun ini, sebanyak 10 desa direncanakan menjadi lokasi percontohan penerapan metode coblos elektronik sebagai upaya memperkenalkan penggunaan teknologi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Peluncuran tahapan Pilkades serentak tersebut sebelumnya dilakukan oleh Bupati Lebong, H. Azhari, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lebong, Selasa (8/9/2026).
Penerapan coblos elektronik menjadi salah satu pembaruan dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lebong. Metode ini direncanakan diterapkan di desa-desa yang memiliki akses jaringan internet memadai agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan kesiapan infrastruktur.
Dalam rencana awal, desa yang menjadi lokasi percontohan diprioritaskan berada di sekitar pusat kota, terutama wilayah Kecamatan Lebong Utara dan sekitarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades, terutama terkait netralitas penyelenggara, kesiapan teknis, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades harus mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
“Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional serta menjaga netralitas selama seluruh tahapan pemilihan. Kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh memengaruhi proses penyelenggaraan Pilkades,” ujar Carles.
Aspek regulasi juga perlu menjadi perhatian, terutama apabila terdapat anggota BPD yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Setiap calon wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Di sisi lain, penerapan coblos elektronik membutuhkan persiapan matang, mulai dari ketersediaan jaringan internet, kesiapan perangkat, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme penanganan kendala teknis. Evaluasi juga diperlukan agar metode tersebut tidak mengurangi hak pilih masyarakat,” tegas Carles.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Heru Dana Putra, sebelumnya membenarkan rencana penerapan coblos elektronik di 10 desa tersebut.
Pemerintah daerah berharap penerapan metode baru ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan sistem pemilihan kepala desa berbasis teknologi pada masa mendatang.
Keberhasilan Pilkades serentak tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas, menghormati perbedaan pilihan, serta menerima hasil pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dengan persiapan yang terukur dan pengawasan yang baik, Pilkades serentak di Kabupaten Lebong diharapkan berlangsung aman, tertib, demokratis, dan mampu menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh kepercayaan masyarakat,” ucap Heru Dana Putra. (Adv)
