Arga Makmur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan meski masing-masing Anggota DPRD Bengkulu Utara memiliki target sebagai politisi, namun untuk kepentingan dan kemajuan daerah, mereka siap kompak.
Dikatakan Ketua DPRD, Parmin, itu sangat penting lantaran keputusan yang diambil harus bersifat kolektif-kolegial dan menjadi keputusan lembaga. Parlemen yang tidak kompak dalam melaksanakan tugas bisa menghambat proses pembangunan.
“Meski DPRD Bengkulu Utara saat ini merupakan lembaga legislatif yang sangat kompak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Tugas-tugas tersebut adalah tugas pokok DPRD, yakni pengawasan, legislasi dan anggaran,” ujar Parmin. Sabtu, 04 Maret 2025.
Ia menambahkan, kekompakan itu tercipta karena semua keputusan lembaga dihasilkan melalui koordinasi dan pembahasan bersama dengan kesamaan pemahaman untuk bersama-sama mendorong pembangunan agar bisa membawa Bengkulu Utara lebih maju lagi.
“Untuk itu maka memang kita terus berkoordinasi sebelum pembahasan, terutama yang terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,” terangnya.
Sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara, dirinya bukanlah pengambil keputusan satu-satunya. Namun sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara ia harus menghimpun dan mendengarkan sebanyak mungkin apa yang menjadi aspirasi seluruh anggota dan menyampaikan apa yang menjadi keputusan anggota.
“Dalam pengambilan keputusan tersebut kita lakukan secara musyawarah, sehingga apa yang sudah diputuskan memang benar-benar menjadi keputusan lembaga dan bukan keputusan saya sebagai pimpinan melainkan keputusan seluruh anggota,” ucapnya.
la juga menyampaikan jika apapun yang menjadi keputusan lembaga akan dilaksanakan oleh seluruh anggota meskipun selama pembahasan bisa jadi diwarnai oleh dinamika dinamika pembahasan yang wajar.
Hal ini menunjukan jika masing-masing anggota DPRD bisa menyampaikan semua yang menjadi pendapatnya dan dibahas bersama hingga menjadi kesimpulan dan keputusan lembaga.
“Alhamdulillah sejauh ini semuanya semua pembahasan tertuama terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah yang terkait langsung dengan pembahasan tidak pernah terjadi perbedaan pendapat,” tegasnya. (PMS20/ADV)
