Lebong – Meski sempat mengundur waktu atau molor dari jadwal yang ditetapkan yang semula pukul 13.00 WIB, rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 secara sah ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Kamis, 30 April 2026.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menyampaikan dukungan dan sinergitas dari seluruh anggota DPRD Lebong kepada Bupati Lebong dalam pelaksanaan tahapan hingga pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2026.
“Atas nama lembaga dan pimpinan serta seluruh anggota DPRD Lebong memberikan dukungan kepada Bupati dalam pelaksanaan tahapan Pilkades agar proses pemilihan kepal desa serentak dapat berjalan dengan tertib, transparan,demokratis, dan semoga Pilkades ini mampu menghasilkan pemimpin desa yang amanah dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Perda tentang Pilkades serentak memiliki beberapa harapan utama, terutama untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik. Kemudian dengan adanya kepastian hukum, Perda berfungsi sebagai payung hukum yang kuat dan jelas, memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai aturan.
Lanjutnya, efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan secara serentak diharapkan lebih efisien dalam APBD dan menghemat waktu dibandingkan pemilihan yang dilakukan terpisah-pisah.
“Tentunya kita berharap melahirkan pemimpin demokratis, terpilihnya Kepala Desa yang berkualitas, berintegritas, dan didukung penuh oleh rakyat secara jujur dan adil,” tegasnya.
Lebih dari itu, terjadi stabilitas dan kondusivitas Desa, karena Pilkades diharapkan menjadi ajang pemersatu masyarakat, bukan pemecah belah. Perda diharapkan dapat menimalisir konflik sosial.
Penyelesaian sengketa yang adil, adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan yang jelas jika terjadi permasalahan, sehingga tidak mengganggu roda Pemerintahan Desa.
Sinkronisasi dengan Visi Pemerintah, memastikan kepala desa terpilih dapat menjalankan misi pemerintah pusat dan daerah di tingkat desa.
“Kini landasan ataupun payung hukum untuk pelaksanaan pilkades sudah sah dan resmi menjadi peraturan daerah (Perda) kemudian anggaranpun sudah disiapkan dari sejak jauh hari, untuk itu perahu Pilkades 2026 kini sudah siap berlayar,” tutup Carles. (Adv)
