Arga Makmur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar gerak cepat mengeksekusi program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang baru.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, juga meminta seluruh Kepala OPD untuk benar-benar benar memahami target dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Pihaknya juga mengetahui bahwa Bupati dan Wakil sudah memberikan target pada seluruh kepala OPD untuk memenuhi target pembangunan.
“Tentunya, kami juga telah berdiskusi panjang dengan Bupati Arie Septia Adinata, SE, M.AP dan Wakil Buapti Sumarno, S.Pd. terkait dengan target-target pembangunan setiap OPD yang ada,” tujar Ketua Parmin. Sabtu, 15 Maret 2025.
Ia menambahkan, seluruh kepala OPD harus sesegera mungkin menyesuaikan dengan ritme kerja Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Selain itu, yang terpenting adalah menyusun program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bengkulu Utara.
“Target-target program tersebut harus bisa dicapai oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pembangunan yang menjadi target bupati dan wakil bupati bisa tercapai,” terangnya.
Lanjutnya, jika dalam target visi dan misi pembangunan terdapat program-program yang menyeluruh yang tanggung jawabnya tersebar di seluruh OPD. Sehingga seluruh OPD harus mampu mewujudkan target pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing OPD tersebut.
“Apa yang ditargetkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara tersebut tentunya terkait dengan target percepatan pembangunan,” terangnya.
Bupati Bengkulu Utara sejak awal sudah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengejar target pembangunan daerah. Termasuk terkait dengan mencari sokongan program ataupun alokasi anggaran untuk pembangunan di Bengkulu Utara yang bersumber dari APBN atau kementerian masing-masing sektor.
Hal ini sangat didukung oleh Parmin, ia menilai jika apa yang ditegaskan oleh Bupati Arie tersebut sangat tepat. Dengan kondisi APBD Bengkulu Utara yang sangat terbatas, maka tidak mungkin target pembangunan dan kebutuhan kebutuhan pembangunan yang diinginkan masyarakat bisa tercapai.
“Utamanya untuk mendatangkan program-program yang memang menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan bisa dilaksanakan di Bengkulu Utara,Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama untuk pembangunan Bengkulu Utara bisa segera terjawab,” pintanya.
Ditegaskannya, jika saat ini mayoritas aspirasi masyarakat masih terkait pembangunan fisik. Sedangkan pembangunan infrastruktur fisik adalah pembangunan yang membutuhkan biaya tinggi.
“Untuk itu sangat penting kita mencari program tersebut ke pemerintah pusat, karena setiap tahun untuk pembangunan fisik di Bengkulu Utara maksimal hanya Rp50 miliar hingga Rp60 miliar,” tutup Ketua Parmin. (PMS20/ADV)
