Lebong – Komisi II DPRD Kabupaten Lebong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Senin (21/9/2026), guna membahas berbagai persoalan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti 78 desa.
Salah satu pembahasan utama adalah keterlambatan pembayaran honor peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah dilaksanakan pada Minggu (20/9/2026).
Ketua Komisi II DPRD Lebong, Gunadi Mursalin, S.Sos., menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan kendala administrasi anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih dalam proses verifikasi.
“Pihak Dinas PMD secara teknis belum bisa mencairkan anggaran karena DPA APBD Perubahan 2026 masih dalam proses verifikasi,” ujar Gunadi seusai memimpin rapat.
Menurutnya, pelaksanaan Bimtek tetap dilakukan sesuai jadwal agar tidak menghambat tahapan Pilkades serentak yang telah ditetapkan.
“Kita memastikan persoalan pembayaran honor akan segera ditindaklanjuti, bersabar,” tegasnya.
RDP yang berlangsung di ruang rapat internal Gedung DPRD Lebong tersebut turut dihadiri anggota Komisi II, Rozi Evandri dan Asniwati. Sementara dari Dinas PMD hadir Plt Kepala Dinas PMD Lebong, Herru Dana Putra, S.T., M.Ak., bersama jajaran terkait.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD dan Dinas PMD berkomitmen memperkuat koordinasi serta mengawal seluruh tahapan Pilkades serentak agar berjalan aman, lancar, demokratis, dan kondusif. (Adv)
