Lebong – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., menandatangani Pakta Integritas bersama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, serta seluruh bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Bengkulu. Penandatanganan yang berlangsung di Kota Bengkulu pada 10 November tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah, wali kota, serta pimpinan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi bentuk kesepakatan bersama untuk memperkuat pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Prosesi tersebut turut disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kehadiran kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam upaya mencegah penyimpangan anggaran serta mendorong penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.

Bupati Lebong, H. Azhari, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penandatanganan pakta integritas hari ini bukan sekadar formalitas administratif atau agenda seremonial tahunan. Bagi Pemkab Lebong, instrumen ini merupakan komitmen publik untuk memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok,” ujar Azhari.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan KPK dan BKN dalam memperkuat pengawasan serta pembinaan tata kelola pemerintahan dan manajemen ASN di daerah.

Azhari berharap, melalui pendampingan dan pengawasan yang terintegrasi, potensi penyimpangan maupun maladministrasi dapat diantisipasi sejak dini. Untuk itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong menjalankan prinsip integritas dan akuntabilitas secara konsisten.
“Kami mengapresiasi asistensi yang diberikan oleh KPK dan BKN. Melalui pengawasan terintegrasi, titik rawan maladministrasi dapat dimitigasi sejak dini. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) di Kabupaten Lebong wajib mengimplementasikan komitmen pembersihan birokrasi ini secara konsisten,” tegasnya.
Melalui penandatanganan pakta integritas secara bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan, serta mendorong pengelolaan kepegawaian yang transparan dan berbasis sistem merit.
Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, melalui perbaikan sistem dan penguatan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. (Adv)






