Beranda DAERAH BENGKULU SELATAN Wabup Bambang ASB Pimpin Rakor Tambang Emas Lebong, Legalitas dan Dampak Lingkungan...

Wabup Bambang ASB Pimpin Rakor Tambang Emas Lebong, Legalitas dan Dampak Lingkungan Jadi Pembahasan

10
Wabup Bambang ASB Pimpin Rakor Tambang Emas Lebong, Legalitas dan Dampak Lingkungan Jadi Pembahasan
Wabup Bambang ASB Pimpin Rakor Tambang Emas Lebong, Legalitas dan Dampak Lingkungan Jadi Pembahasan

Lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas kejelasan status dan aktivitas pertambangan emas yang berada di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Graha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Supra Budi, S.Sos., M.Si., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen, Kapolres Lebong, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Dandim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., serta perwakilan instansi teknis lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bambang Agus Supra Budi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang perlu mendapatkan kejelasan status melalui kajian yang menyeluruh. Menurutnya, pembahasan harus mencakup aspek regulasi, perizinan, dampak lingkungan, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Ia juga menyampaikan salah satu alternatif yang dapat dikaji pemerintah daerah, yakni kemungkinan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak di sektor pertambangan sebagai wadah bagi masyarakat penambang.

“Kita ingin ada kejelasan status terkait aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang ini. Semua harus dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi perizinan maupun dampaknya bagi masyarakat dan daerah. Salah satu alternatif adalah dengan menghadirkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak di sektor pertambangan yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat penambang,” ujar Bambang ASB saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan yang nantinya diambil harus mampu memperhatikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, setiap aktivitas pertambangan tetap harus dilaksanakan sesuai regulasi dan memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang mendorong perekonomian warga, namun pelaksanaannya wajib taat aturan dan tidak merusak lingkungan. Melalui rapat lintas sektor ini, kita samakan persepsi agar solusi yang diambil tepat sasaran dan menjaga kondusivitas wilayah,” tambahnya.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, rapat tersebut turut membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, mulai dari legalitas dan perizinan, kesesuaian tata ruang, ketenagakerjaan, potensi ekonomi, pengelolaan lingkungan, hingga aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejumlah OPD yang dilibatkan dalam pembahasan tersebut di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (Dispupr-Hub), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Bagian Hukum Setda, Bagian Ekonomi Setda, serta Camat Lebong Utara.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Lebong berharap dapat memperoleh landasan kajian dan rekomendasi yang jelas sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan terkait aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merumuskan solusi yang memperhatikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adv)