Lebong – Dinamika politik dan penegakan hukum di Kabupaten Lebong kembali menjadi sorotan publik usai pengesahan APBD Perubahan 2026. Selain proses penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang telah memasuki tahap akhir, muncul pula ancaman aksi pengepungan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong oleh sejumlah aktivis pada 1 September 2026.
Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) resmi menetapkan tiga besar calon Sekda Lebong. Pj Sekda Lebong, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., meraih nilai tertinggi sebesar 87,11, disusul Dhendi Novianto, S.KM dengan nilai 81,57 dan Partono, SE., ME sebesar 80,13. Hasil tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 26/PANSEL.JPT.KL/2026 dan disebut bersifat final.
Di sisi lain, Kejari Lebong kini dipimpin Nur Wahyu Bintari, SH., MH yang baru menggantikan pejabat sebelumnya. Kajari baru tersebut menyatakan siap mendukung program pembangunan daerah sembari mempelajari sejumlah perkara yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Sementara itu, Forum Aksi Aktivis Lebong berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejari Lebong pada Selasa (1/9/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 50 peserta itu dipimpin Fahim Iqbal alias Baim dengan Abdul Kadir alias Kadeng sebagai Koordinator Lapangan.
Mereka menuntut kejelasan penanganan tiga kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, yakni dugaan pungutan liar dan kecurangan seleksi PPPK periode 2021–2024, dugaan korupsi di PDAM, serta dugaan pungutan liar dana BOS dan mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.
Kadeng menegaskan aksi tersebut bukan sekadar wacana dan meminta Kejari Lebong segera memberikan kepastian hukum terhadap berbagai laporan yang telah disampaikan. Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi berkelanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons.
Rencana aksi tersebut telah diberitahukan kepada pihak kepolisian. Kasat Intelkam Polres Lebong, AKP Edi Suprianto, SE, membenarkan telah menerima pemberitahuan dan berkomunikasi dengan penanggung jawab kegiatan.
Masyarakat kini menantikan perkembangan dua agenda besar tersebut, yakni penetapan Sekda definitif Kabupaten Lebong dan respons Kejari Lebong terhadap tuntutan yang akan disampaikan para aktivis dalam aksi mendatang. (Rls)
